Peran penting Polair dalam penegakan hukum maritim tidak bisa dipandang remeh. Polair atau Kepolisian Perairan adalah bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas kepolisian di perairan Indonesia. Dengan luasnya wilayah perairan Indonesia yang mencapai lebih dari 5 juta kilometer persegi, tentu dibutuhkan kehadiran Polair untuk menjaga keamanan dan ketertiban di laut.

Menurut Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas) Muhammad Syaugi, “Polair memiliki peran yang sangat vital dalam menegakkan hukum maritim di Indonesia. Mereka bertanggung jawab atas penegakan hukum di laut dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang beraktivitas di perairan.”

Salah satu tugas utama Polair adalah melakukan patroli laut untuk mencegah dan menindak kejahatan di perairan, seperti penyelundupan barang terlarang, illegal fishing, dan kejahatan lainnya. Dengan kehadiran Polair yang tangguh, diharapkan kejahatan di laut dapat ditekan dan keamanan di perairan Indonesia dapat terjaga dengan baik.

Menurut Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, “Polair harus mampu bekerja secara profesional dan efisien dalam menegakkan hukum maritim. Mereka harus memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai dalam menangani kasus-kasus di laut.”

Selain itu, Polair juga bekerja sama dengan instansi terkait lainnya, seperti TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Badan SAR Nasional, dalam upaya menegakkan hukum maritim. Kolaborasi antarinstansi ini sangat penting untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di laut.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran penting Polair dalam penegakan hukum maritim sangatlah vital. Mereka merupakan garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di laut, serta melindungi kepentingan negara di perairan Indonesia. Dukungan dan apresiasi kepada Polair perlu terus ditingkatkan agar mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik demi kepentingan bersama.