Pelanggaran batas laut di Indonesia merupakan masalah yang sering terjadi dan memerlukan peran pemerintah yang aktif dalam menanggulanginya. Peran pemerintah sangat penting dalam menegakkan hukum dan melindungi wilayah perairan Indonesia dari berbagai pelanggaran yang dapat merugikan negara.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesian Center for Law of the Sea (ICLOS) Hikmahanto Juwana, “Peran pemerintah dalam menanggulangi pelanggaran batas laut di Indonesia sangat krusial. Pemerintah harus memiliki kebijakan yang jelas dan tegas dalam menindak pelanggaran tersebut.”

Salah satu langkah yang dapat diambil oleh pemerintah adalah dengan meningkatkan patroli di wilayah perairan Indonesia. Hal ini juga disampaikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, yang mengatakan bahwa “Patroli di laut sangat penting untuk mencegah dan menindak pelanggaran batas laut di Indonesia.”

Selain itu, pemerintah juga perlu bekerja sama dengan negara-negara lain dalam hal penegakan hukum di laut. Hal ini sejalan dengan pendapat Direktur Eksekutif ICLOS, Hikmahanto Juwana, yang menyatakan bahwa “Kerja sama antar negara sangat diperlukan dalam menangani pelanggaran batas laut yang melintasi negara-negara terkait.”

Tidak hanya itu, pemerintah juga perlu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga batas laut Indonesia. Hal ini dapat dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga keutuhan wilayah perairan Indonesia.

Dengan peran pemerintah yang aktif dan sinergi antara berbagai pihak terkait, diharapkan pelanggaran batas laut di Indonesia dapat diminimalisir dan wilayah perairan Indonesia dapat terlindungi dengan baik. Semoga langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dapat memberikan dampak positif bagi keberlanjutan kehidupan laut Indonesia.