Implementasi hukum laut internasional dalam penyelesaian konflik di perairan Indonesia merupakan hal yang penting untuk menjaga kedaulatan negara. Konflik di perairan Indonesia seringkali melibatkan negara-negara tetangga yang memiliki klaim atas wilayah perairan yang sama. Oleh karena itu, implementasi hukum laut internasional menjadi kunci dalam menyelesaikan konflik tersebut.

Menurut Prof. Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, implementasi hukum laut internasional dapat memberikan landasan yang jelas dalam menyelesaikan konflik di perairan Indonesia. “Hukum laut internasional memberikan aturan yang harus diikuti oleh negara-negara yang terlibat dalam konflik perairan. Dengan mengikuti aturan tersebut, maka penyelesaian konflik dapat dilakukan secara adil dan transparan,” ujarnya.

Salah satu contoh implementasi hukum laut internasional dalam penyelesaian konflik di perairan Indonesia adalah kasus Pulau Ambalat. Kasus ini melibatkan Indonesia dan Malaysia yang memiliki klaim atas wilayah perairan yang sama. Melalui proses penyelesaian yang melibatkan hukum laut internasional, kedua negara akhirnya dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak.

Namun, implementasi hukum laut internasional dalam penyelesaian konflik di perairan Indonesia juga memiliki tantangan tersendiri. Menurut Dr. Damos Dumoli Agusman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, banyak negara yang masih belum sepenuhnya mengikuti aturan-aturan hukum laut internasional. Hal ini dapat mempersulit proses penyelesaian konflik di perairan Indonesia.

Untuk itu, diperlukan kerja sama antara negara-negara yang terlibat dalam konflik perairan untuk mematuhi aturan hukum laut internasional. Hanya dengan demikian, konflik di perairan Indonesia dapat diselesaikan secara damai dan menguntungkan bagi semua pihak. Sebagai negara maritim, Indonesia perlu memperkuat implementasi hukum laut internasional guna menjaga kedaulatan negaranya di perairan Indonesia.