Tantangan dan kendala penegakan hukum di perairan Indonesia memang menjadi persoalan yang kompleks. Dengan wilayah perairan yang sangat luas, Indonesia memiliki tantangan besar dalam menjaga keamanan dan ketertiban di laut.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Zenzi Suhadi, “Tantangan utama dalam penegakan hukum di perairan Indonesia adalah kurangnya sumber daya manusia dan peralatan yang memadai.” Hal ini membuat penegakan hukum di laut menjadi sulit dilakukan dengan efektif.

Salah satu kendala yang sering dihadapi adalah masalah koordinasi antara lembaga penegak hukum. Koordinasi yang kurang baik antara kepolisian, TNI AL, dan lembaga terkait lainnya seringkali menghambat proses penegakan hukum di perairan Indonesia.

Kendala lainnya adalah masalah korupsi dan politisasi penegakan hukum. Menurut peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Almas Sjafrina, “Korupsi dalam penegakan hukum di perairan Indonesia seringkali terjadi, mulai dari penyuapan hingga pembiaran terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.”

Namun, meskipun banyak tantangan dan kendala yang dihadapi, penegakan hukum di perairan Indonesia tetap harus dilakukan dengan tegas dan adil. Hal ini penting untuk menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan menjamin keamanan para pelaut serta pengguna laut lainnya.

Sebagai masyarakat, kita juga memiliki peran penting dalam mendukung penegakan hukum di perairan Indonesia. Dengan melaporkan segala bentuk pelanggaran hukum yang terjadi di laut, kita turut berkontribusi dalam menjaga keamanan dan ketertiban di perairan Indonesia.

Dalam menghadapi tantangan dan kendala penegakan hukum di perairan Indonesia, kerjasama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sangatlah penting. Dengan sinergi yang baik, diharapkan penegakan hukum di perairan Indonesia dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.