Penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut di Indonesia merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga kedaulatan negara. Dengan luasnya wilayah laut Indonesia yang mencapai 5,8 juta km², tentu saja menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga keamanan dan kedaulatan laut.

Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Agus Suherman, “Penegakan hukum di laut Indonesia sangat penting untuk menghindari eksploitasi ilegal yang dapat merugikan negara.” Hal ini mengacu pada berbagai pelanggaran seperti illegal fishing, pencurian sumber daya alam, dan aktivitas ilegal lainnya yang dapat merugikan negara.

Salah satu contoh penegakan hukum yang dilakukan adalah Operasi Terpadu Penegakan Hukum Perikanan (OT Pahar). Program ini melibatkan berbagai pihak seperti TNI AL, Polisi Perairan, Bea Cukai, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan patroli dan pengawasan di perairan Indonesia.

Menurut data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, hingga tahun 2020 terdapat lebih dari 500 kasus pelanggaran batas laut yang berhasil ditindak oleh pihak berwenang. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menegakkan hukum di laut Indonesia.

Namun, tantangan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut di Indonesia masih cukup besar. Hal ini disebabkan oleh wilayah laut yang luas, minimnya sumber daya manusia dan teknologi, serta masuknya kapal-kapal asing yang melakukan aktivitas ilegal di perairan Indonesia.

Untuk itu, kolaborasi antara berbagai pihak seperti institusi pemerintah, TNI AL, Polisi Perairan, dan masyarakat sipil sangat diperlukan dalam meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut di Indonesia. Dengan kerjasama yang baik, diharapkan keamanan dan kedaulatan laut Indonesia dapat terjaga dengan baik.