Upaya Peningkatan Efektivitas Penegakan Hukum Laut Amplas di Indonesia

Hukum laut merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga kedaulatan negara, terutama bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Namun, penegakan hukum laut di Indonesia masih banyak terkendala, terutama di wilayah yang dikenal dengan sebutan laut amplas.

Laut amplas sendiri merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut wilayah perairan yang rawan akan pelanggaran hukum, seperti illegal fishing, penyelundupan barang ilegal, dan kegiatan ilegal lainnya. Untuk itu, diperlukan upaya yang lebih serius untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum laut di wilayah tersebut.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Prigi Arisandi, “Upaya peningkatan efektivitas penegakan hukum laut di wilayah amplas sangat penting dilakukan. Karena kerusakan lingkungan dan kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat pelanggaran hukum laut bisa sangat besar.”

Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan meningkatkan patroli laut di wilayah amplas. Hal ini sejalan dengan pendapat Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), Laksamana TNI Yudo Margono, yang mengatakan bahwa “Kita perlu meningkatkan patroli laut di laut amplas agar bisa lebih efektif dalam menindak pelanggaran hukum laut.”

Selain itu, perlu juga adanya kerja sama antara berbagai instansi terkait, seperti TNI AL, KKP, dan kepolisian, dalam menangani masalah penegakan hukum laut di wilayah amplas. Hal ini dikemukakan oleh Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Henri Subagiyo, “Kerja sama yang baik antar instansi terkait sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum laut di Indonesia, terutama di wilayah amplas.”

Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan penegakan hukum laut di Indonesia, khususnya di wilayah amplas, bisa lebih efektif dan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap sumber daya laut dan kedaulatan negara. Sehingga, Indonesia bisa menjadi negara maritim yang lebih kuat dan berdaulat di mata dunia.