Peran penting penegakan hukum laut amplas dalam menjaga keamanan maritim sangat vital untuk menjaga keamanan dan ketertiban di perairan Indonesia. Hukum laut amplas adalah hukum yang mengatur segala aktivitas di laut teritorial suatu negara yang biasanya berjarak 12 mil laut dari garis pantai. Penegakan hukum laut amplas dilakukan oleh lembaga berwenang seperti TNI AL dan KKP untuk mencegah segala bentuk pelanggaran hukum di laut, seperti pencurian ikan, penangkapan ilegal, dan perdagangan manusia.

Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP, Sjarief Widjaja, “Penegakan hukum laut amplas sangat diperlukan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia. Dengan penegakan hukum yang ketat, diharapkan dapat mengurangi tindakan illegal fishing yang merugikan negara kita.”

Selain itu, peran penting penegakan hukum laut amplas juga dapat meningkatkan keamanan maritim Indonesia dari ancaman kejahatan lintas negara seperti penyelundupan narkoba dan teroris. Menurut Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Yudo Margono, “Penegakan hukum laut amplas harus ditingkatkan untuk mencegah masuknya barang ilegal dan orang-orang yang dapat merusak kedaulatan negara.”

Dalam hal ini, kerjasama antarinstansi seperti TNI AL, KKP, dan Bea Cukai sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum laut amplas. Melalui sinergi yang baik, diharapkan penegakan hukum laut amplas dapat berjalan dengan lebih efisien dan efektif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran penting penegakan hukum laut amplas dalam menjaga keamanan maritim sangatlah krusial. Diperlukan kerjasama dan koordinasi yang baik antarinstansi serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi untuk menjaga keamanan perairan Indonesia. Semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, perlu berperan aktif dalam mendukung penegakan hukum laut amplas demi terwujudnya keamanan maritim yang optimal.