Hukum laut amplas menjadi hal yang penting untuk dipahami, terutama di Indonesia yang memiliki wilayah laut yang luas. Penegakan hukum laut amplas di Indonesia adalah bagian yang tak terpisahkan dari upaya negara dalam menjaga kedaulatan lautnya. Namun, masih banyak masyarakat yang belum mengenal lebih dekat mengenai hal ini.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Zakia Rakhmat, penegakan hukum laut amplas di Indonesia masih banyak mengalami kendala. “Kendala yang sering dihadapi antara lain kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga laut, minimnya sumber daya manusia dan peralatan yang memadai, serta koordinasi yang belum optimal antara instansi terkait,” ujarnya.

Pentingnya mengenal lebih dekat penegakan hukum laut amplas di Indonesia juga disampaikan oleh Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Muda TNI Aan Kurnia. Menurutnya, penegakan hukum laut amplas adalah salah satu upaya untuk mencegah berbagai kejahatan di laut, seperti pencurian ikan, penangkapan ikan secara ilegal, dan perdagangan manusia.

Dalam menjalankan tugasnya, Bakamla bekerja sama dengan berbagai instansi terkait, seperti Polisi Perairan, TNI AL, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum laut amplas di Indonesia.

Dalam sebuah wawancara, Kepala Polisi Perairan dan Udara (Kakorpolairud) Polri, Brigadir Jenderal Pol Eko Sigit Wibowo, mengatakan bahwa penegakan hukum laut amplas harus dilakukan secara tegas dan adil. “Kami siap memberantas segala bentuk pelanggaran hukum di laut demi menjaga keamanan dan kedaulatan laut Indonesia,” ujarnya.

Dengan mengenal lebih dekat penegakan hukum laut amplas di Indonesia, diharapkan masyarakat dapat lebih peduli dan ikut serta dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga lautnya agar tetap lestari dan aman bagi semua. Semua pihak perlu bersinergi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut.